ART PARTOBUNA

Anggaran Rumah Tangga
.
PARSADAAN RAJA TOGA BUTARBUTAR DOHOT BORUNA
~ PARTOBUNA ~
.Se – Indonesia
______________________________________________

BAB I
U M U M
.
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan uraian / penjabaran dan atau memuat hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD).
.
.
BAB II
LANDASAN DAN PEDOMAN
.
Pasal 2
  1. Kearifan dan kebijaksanaan Raja Toga Butarbutar.
  2. Adat istiadat yaitu Norma-norma kehidupan yang memiliki nilai-nilai budaya batak.
Pasal 3
  1. Tona ni Raja Toga Butarbutar:Sisada Anak, Sisada Boru; Marsiurupan dibagas holong (Marsihol)” merupakan pesan yang harus dibudayakan berkesinambungan dan secara terus-menerus kepada generasi keturunan Raja Toga Butarbutar, tidak membedakan perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan agama.
  2. Dalihan Na Tolu: “Somba marhula-hula, Manat mardongan tubu, Elek marboru”, dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus dari generasi ke generasi dipedomani serta diamalkan.
.
.
BAB III
KEANGGOTAAN
.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan Anggota adalah Anak dan Boru.
  1. Yang dimaksud dengan Anak adalah yang bermarga Butarbutar yang sudah berumah tangga dan atau telah pernah berumah tangga.
  2. Yang dimaksud dengan Boru adalah Boru Butarbutar yang sudah berumah tangga dan atau telah pernah berumah tangga.
  3. Anak dan Boru Butarbutar yang belum berumah tangga adalah berstatus sebagai tanggungan Anggota.
  4. Keanggotaan Partobuna pada tingkat sektor dan cabang dapat menerima bere, dan ibebere yang sudah berkeluarga (anak dan boru dari keluarga boru Butarbutar) sesuai kebutuhan.
Pasal 5
Hak Anggota
  1. Setiap Anggota berhak atas perlakuan dan kesempatan yang sama untuk dan dari PAROBUNA Indonesia.
  2. Setiap Anggota berhak dipilih sebagai Pengurus Pusat, Dewan Panuturi/Penasehat.
  3. Berhak menerima sumbangan bila terjadi bencana alam.
  4. Berhak mendapatkan sumbangan pendidikan/bea siswa bagi yang tidak mampu tetapi berprestasi.
  5. Besarnya sumbangan akan ditetapkan berdasarkan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk butir 3 dan 4.
  6. Berhak sebagai Anggota/Pengurus/Pemegang Saham dalam bidang-bidang usaha/yayasan yang akan dibuat/didirikan dibawah naungan Dewan Pengurus Pusat.
  7. Berhak memberikan ide, sumbang saran yang positif dan konstruktif demi kemajuan Partobuna.
  8. Setiap Anggota berhak atas dana sosial dari PARTOBUNA yang besarnya diatur dalam ART Sektor, Cabang dan Wilayah.
Pasal 6
Kewajiban Anggota
  1. Setiap Anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama dan kehormatan PARTOBUNA dan atau mentaati serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan organisasi.
  2. Setiap Anggota berkewajiban membayar iuran kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Pengurus WilayahsebesarRp. 1.000,-dan besarnya iuran Anggota kepada Sektor, Cabang dan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Sektor, Cabang dan Wilayah masing-masing setiap bulan.
  3. Setiap Anggota berkewajiban memberikan sumbangan-sumbangan/donatur sesuai kemampuan ke PARTOBUNA.
  4. Setiap Anggota berkewajiban menjaga hubungan yang harmonis, sesuai Dalihan Natolu.
  5. Wajib memberikan sumbang saran, ide, pemikiran baik berupa tenaga maupun materi demi kemajuan pomparan Raja Toga Butarbutar dan Punguan Partobuna.
  6. Wilayah yang mempunyai potensi dibidang Sumber daya Manusia , ekonomi, dan keuangan berkewajiban memberikan kontribusi kepada wilayah yang relatif masih memerlukan bantuan.
Pasal 7
Berakhirnya Hak dan Kewajiban Anggota
Setiap Anggota kehilangan Hak dan Kewajibannya sebagai Anggota jika :
  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri.
  3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi PARTOBUNA dengan surat non-aktif dari Pengurus Pusat.
.
.
BAB IV
KEUANGAN DAN HARTA
.
Pasal 8
  1. Keuangan diperoleh dari iuran Anggota sebagaimana telah ditentukan pada pasal 7 diatas, yang dipungut dan diserahkan sesuai hirarki dan atau susunan kepengurusan.
  2. Hasil usaha, koperasi, jayasan dan usaha-usaha PARTOBUNA lainnya.
  3. Sumbangan, donatur atau hibah yang tidak mengikat dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTOBUNA.
.
BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS
.
Pasal 9
Pengurus Pusat
  1. Melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia dan segala Keputusan dan Peraturan Organisasi.
  2. Memperhatikan pembinaan, saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pertimbangan / Panuturi.
  3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
  4. Mengukuhkan susunan Pengurus Wilayah.
  5. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Wilayah dan Cabang.
  6. Pengurus Pusat dengan masing-masing tugas, wewenang dan tanggungjawabnya terdiri atas:
1.1.Ketua Umum.
1)Bertanggungjawab ke dalam dan keluar organisasi secara nasional.
2)Memimpin dan mengatur pengelolaan, pembinaan dan pengembangan organisasi serta pelaksanaan rencana kegiatan sesuai keputusan-keputusan Munas dan Rakernas.
3)Memimpin rapat-rapat organisasi pada tingkat nasional.
4)Memberikan laporan kepada Dewan Pertimbangan/Panuturi serta meminta pertanggungjawaban kepada Bidang-bidang.
5) Jika berhalangan menjalankan tugasnya, wewenang dapat dilimpahkan kepada salah satu Ketua atau beberapa orang Ketua-ketua.
1.2.Ketua-ketua.
1)Mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya.
2)Mengelola tugas-tugas lainnya sesuai keperluan dan kepentingan organisasi berdasarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
1.3.Sekretaris Jenderal.
1)Memimpin dan mengatur atas berfungsinya Sekretariat Pengurus Pusat.
2)Menjalankan koordinasi atas fungsi masing-masing bidang sebagai satu kesatuan.
3)Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat Pengurus Pusat.
4)Membuat ikhtisar mengenai kegiatan Sekretariat Pengurus Pusat untuk disampaikan kepada semua Pengurus Pusat.
5)Jika berhalangan menjalankan tugasnya, wewenangnya dapat dilimpahkan kepada salah seorang Sekretaris.
6)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dibantu oleh beberapa orang Sekretaris.
7)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas tugas dan wewenangnya.
1.4.Sekretaris-sekretaris.
1)Mewakili Sekretaris Jenderal jika berhalangan menjalankan tugasnya.
2)Mengelola tugas-tugas lain sesuai keperluan dan kepentingan organisasi berdasarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab.
3)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
1.5.Bendahara Umum.
1)Memimpin dan mengatur pengadaan dan pengelolaan dana organisasi pada umumnya.
2)Melaporkan mengenai perkembangan dan pengelolaan dana tiap triwulan dan Laporan Keuangan pada akhir tahun anggaran kepada Ketua Umum.
3)Mempersiapkan Laporan Keuangan untuk diteliti oleh Tim Verifikasi jika diperlukan.
4)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
1.6.Bendahara-bendahara.
1)Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan menjalankan tugasnya.
2)Membantu Bendahara Umum menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.
3)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas tugas dan wewenangnya melalui Bendahara Umum.
1.7.Bidang-bidang.
1)Menghimpun informasi dan data.
2)Menyusun perencanaan.
3)Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Pusat yang ditugaskan sesuai dengan Bidang-bidang.
4)Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas tugas dan wewenangnya.
.
Pasal 10
Pengurus Wilayah
  1. Melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia dan segala Keputusan dan Peraturan Organisasi.
  2. Memperhatikan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Pengurus Pusat dan Dewan Penasehat Wilayah.
  3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah.
  4. Mengukuhkan susunan Pengurus Cabang.
  5. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Cabang.
Pasal 11
Pengurus Cabang
  1. Melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia dan segala Keputusan dan Peraturan Organisasi.
  2. Memperhatikan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Dewan Penasehat Cabang.
  3. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.
  4. Mengukuhkan susunan Pengurus Sektor dan Lingkungan.
  5. Memperhatikan usul-usul dari Pengrus Sektor dan Lingkungan.
.
Pasal 12
Pengurus Sektor dan Lingkungan
  1. Melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia dan segala Keputusan dan Peraturan Organisasi.
  2. Memperhatikan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Pengurus Cabang, Dewan Pensehat Sektor dan Lingkungan.
  3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.
  4. Memperhatikan usul-usul dari Anggota Sektor dan Lingkungan.
.
BAB VI
KETENTUAN PENGURUS DAN KEPENGURUSAN
.
Pasal 13
  1. Mampu bekerjasama secara kolektif dan mampu meningkatkan serta mengembangkan Partobuna Indonesia.
  2. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam melaksanakan tugas organisasi.
  3. Tetap menjabat dalam kepengurusan Partobuna Indonesia sampai berakhirnya periode kepengurusan.
  4. Semua tingkat kepengurusan melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia serta Keputusan dan Peraturan Organisasi.
  5. Semua tingkat kepengurusan berkewajiban menjaga dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partobuna Indonesia serta Keputusan dan Peraturan Organisasi.
BAB VII
LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN
.
Pasal 14
L e m b a g a
  1. Lembaga Partobuna Indonesia merupakan bagian dari organisasi Partobuna Indonesia yang berbentuk kelembagaan, bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat Partobuna Indonesia dan dibentuk sesuai kebutuhan.
  2. Fungsi Lembaga adalah menyelenggarakan kegiatan dalam bidang-bidang profesi, minat dan bakat dalam rangka merupakan jangkauan partisipasi dan komunikasi Anggota.
  3. Ketentuan tentang pembentukan, jenis dan mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 15
K o p e r a s i
  1. Koperasi Partobuna Indonesia merupakan organisasi di lingkungan Partobuna Indonesia yang berbentuk Badan Hukum dengan jenis Koperasi Serba Usaha.
  2. Beranggotakan Anggota Partobuna Indonesia.
  3. Merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota.
  4. Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja koperasi dengan Pengurus Partobuna Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 16
Y a y a s a n
  1. Yayasan Partobuna Indonesia adalah Badan Hukum tetap yang secara organisatoris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi Partobuna Indonesia yang berkedudukan dan ditetapkan Pengurus Pusat.
  2. Yayasan Partobuna Indonesia berfungsi dan merupakan mitra perjuangan Partobuna Indonesia dalam menunjang tujuan organisasi.
  3. Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja yayasan dengan Pengurus Pusat Partobuna Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi.
.
BAB VIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
.
Pasal 17
1.Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
1.1.Dewan Pertimbangan/Panuturi.
1.2.Pengurus Pusat.
1.3.Unsur Pengurus Pusat.
1.4.Unsur Pengurus Wilayah.
1.5.Ketentuan jumlah peserta Munas dan mekanisme penyelenggaraan Munas diatur dalam Peraturan Organisasi.
2.Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari:
2.1.Dewan Penasehat.
2.2.Pengurus Wilayah.
2.3.Unsur Pengurus Cabang.
2.4. Ketentuan jumlah peserta Muswil dan mekanisme penyelenggaraan Muswil diatur dalam Peraturan Organisasi.
3.Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari:
3.1.Dewan Penasehat.
3.2.Pengurus Cabang.
3.3. Unsur Pengurus Sektor.Jumlah peserta Muscab dan mekanisme penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
4.Peserta Musyawarah Sektor dan Lingkungan terdiri dari:
4.1.Dewan Penasehat.
4.2.Anggota.
.
Pasal 18
Mekanisme Rapat-rapat Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.
.
.
BAB IX
WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
.
Pasal 19
1.Wewenang Musyawarah Nasional meliputi:
a.Merubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
b.Menetapkan Program Umum dan Kebijakan Organisasi.
c.Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan/Panuturi dan Pengurus Pusat.
d.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
2.Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
.
Pasal 20
1.Wewenang Musyawarah Wilayah meliputi:
a.Menyusun Program Wilayah dalam rangka Program Umum.
b.Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pengurus Wilayah.
c.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
d.Menetapkan Peraturan Organisasi sesuai kondisi Wilayah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
2.Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3.Diselenggarakan oleh Pegurus Wilayah.
.
Pasal 21
1.Wewenang Musyawarah Cabang meliputi:
a.Menyusun Program Cabang dalam rangka Program Umum.
b.Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pengurus Cabang.
c.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
d.Menetapkan Peraturan Organisasi sesuai kondisi Cabang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
2.Diadakan 5 (lima) tahun sekali.
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
.
Pasal 22
1.Wewenang Musyawarah Sektor dan Lingkungan meliputi:
a.Menyusun Program Sektor dan Lingkungan dalam rangka Program Umum
b.Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Pengurus Sektor dan Lingkungan.
c.Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Sektor dan Lingkungan.
d.Menetapkan Peraturan Organisasi sesuai kondisi Sektor dan Lingkungan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
2.Diadakan 3 (tiga) tahun sekali
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
.
Pasal 23
1.Wewenang Rapat Kerja Nasional meliputi:
a.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat
b.Menetapkan Program Kerja Pengurus Pusat sebagai penjabaran Program Kerja Umum.
2.Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara satu Musyawarah Nasional.
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
.
Pasal 24
1.Wewenang Rapat Kerja Wilayah meliputi:
a.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Wilayah.
b. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah sebagai penjabaran Program Wilayah.
2.Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara satu Musyawarah Wilayah.
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
.
Pasal 25
1.Wewenang Rapat Kerja Cabang meliputi:
a.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Cabang.
b.Menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang sebagai penjabaran Program Kerja Cabang.
2.Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara satu Musyawarah Cabang.
3.Diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
.
Pasal 26
1.Wewenang Rapat Kerja Sektor dan Lingkungan meliputi :
a.Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus Sektor dan Lingkungan.
b.Menetapkan Program Kerja Pengurus Sektor dan Lingkungan sebagai penjabaran Program Sektor dan Lingkungan.
2.Diselenggarakan jika diperlukan.
.
Pasal 27
1.Rapat-rapat Pimpinan di tingkat Pusat, Wilayah, Cabang dan Sektor / Lingkungan memiliki wewenang menetapkan / memutuskan hal-hal yang mendesak yang dihadapi oleh organisasi.
2.Keputusan Rapat-rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.
.
.
BAB X
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
.
Pasal 28
Hak suara dan hak bicara bagi peserta musyawarah dan rapat-rapat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut:
  1. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
  2. Hak bicara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 29
  1. Musyawarah dan Rapat-rapat seperti tersebut dalam Bab XIII Anggaran Dasar adalah sah, apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta.
  2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya 2/3 (dua-pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
BAB XI
P E N U T U P
.
Pasal 30
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi atau keputusan-keputusan Pengurus Pusat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.
  3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Juni 2011
.
Christoffel Butarbutar, SH., MHum. St. Ir. Daniel Butarbutar.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
m
_________

Tinggalkan Balasan:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s