Masyarakat Sibisa Tuntut Pengembalian Tanah kepada Dinas Kehutanan Tobasa.

MASYARAKAT yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Parsaoran Sibisa (HIMPAS), yang tinggal di Desa Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, bermaksud menuntut pengembalian tanah “Sidugul” sekitar 400 Ha, yang dulunya diminta pemerintah (Kesatuan Pemangku Kehutanan Toba/Dinas Kehutanan) untuk dijadikan areal penanaman pinus dan untuk keperluan hutan cadangan.

Marga-marga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Parsaoran Sibisa (HIMPAS), adalah marga-marga pemilik tanah, secara turun temurun (6-15 generasi), yang tinggal di Desa Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa.

Menurut penuturan mereka pada diskusi yang diadakan di kampung tersebut, 21 April 2012, bahwa dulunya, sebelum adanya penamaan desa berdasarkan system pemerintahan desa sekarang, kampung (desa) ini hanya terdiri dari 2 (dua) perkampungan yang penamaan dan pembagiannya berdasarkan adat (londut) yakni:

Satu bagian perkampungan (parhutaan) terdiri dari: Huta Lumban Galagala, Huta Butar, Sosor Nangka, Sosor Pokki, Huta Padang, Sosor Pollak, Sosor Manatti. Di kampung ini terdapat marga-marga: Silalahi, Butar-butar, Sirait, Sijabat, Ambarita, Manurung (Gultom, Manik, Purba, Sinaga—sebagai marga boru dan marga yang datang kemudian);

Satu bagian lagi, yakni: Lumban Padang, Sosor Pea, dan Pea Tumbu. Di kampung ini terdapat marga-marga: Nadapdap, Butarbutar, Manurung, Nainggolan, Sitindaon, Sitinjak, Pakpahan, Gultom, dan marga-marga yang datang kemudian.

Sekarang, dengan adanya system pemerintahan desa, kampung (desa) ini terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni:

Dusun I, terdiri dari:

  1. Huta Lumban Galagala,
  2. Huta Butar,
  3. Sosor Nangka,
  4. Sosor Pokki,
  5. Huta Padang,
  6. Sosor Pollak,
  7. Sosor Manatti;

 Dusun II, terdiri dari:

  1. Onan Sampang,
  2. Lumban Nadapdap (dulu tempat ini berfungsi sebagai onan (pekan); dan marga-marga yang ada di dusun ini berasal dari turunan marga-marga yang ada di dua kampung sebelumnya yakni: Sitorus, Manik, Gultom, Sialahi, Nadapdap (campuran).

 Dusun III, terdiri dari:

  1. Lumban Padang,
  2. Sosor Pea,
  3. Pea Tumbu.

Sebagai masyarakat adat (Batak), marga-marga inilah sebagai pemilik tanah-tanah atau wilayah adat (perkampungan, perladangan, persawahan, hutan adat/harangan) yang berada di wilayah perkampungan (desa) Parsaoran, Sibisa.

Pada tahun 1952 dan 1959, pemerintah (Kesatuan Pemangku Kehutanan Toba dan Balige) mengadakan rapat dengan Asisten Wedana, Kepala Kampung, Pengetua Kampung, dan utusan masyarakat di satu kampung (Lumban Siahaan). Rapat ini dihadiri utusan dari berbagai kampung dari sekitar Aek Natolu dan Lumban Julu, termasuk dari kampung Parsaoran-Sibisa. Pada rapat-rapat ini, pemerintah (Kesatuan Pemangku Kehutanan) meminta agar tanah-tanah yang belum diusahai (kosong), diberikan kepada pemerintah untuk ditanami tusam (pinus) dan menjadi hutan cadangan. Pada saat itu, dengan berbagai iming-iming, akhirnya disetujui menyerahkan tanah untuk ditanami tusam (pinus) dan hutan cadangan, termasuk tanah/areal kami yang bernama “Sidugul”. Dan pada waktu itu, disepakati juga bahwa apabila di kemudian hari sesuai perkembangan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan tanah tersebut, maka pemerintah berkewajiban mengembalikannya (lihat Pertelaan 11-12-1952 dan Kesimpulan Rapat 24-11-1959).

Seiring perkembangan masyarakat, maka masyarakat Desa Parsaoran-Sibisa, bermaksud meminta kembali tanah “Sidugul” kepada pemerintah (Dinas Kehutanan) Kabupaten Tobasa. Adapun alasan mereka menuntut pengembalian tanah ini adalah sbb:

Masyarakat melihat bahwa Pemerintah (Dinas Kehutanan), tidak lagi menggunakan tanah-tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini pemerintah (Dinas Kehutanan) tidak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan, lihat Salinan/Pertelaan Rapat tanggal 11/12-1952; dan Salinan Rapat tanggal 24-11-1959. Sebab saat ini, sebahagian areal tersebut sudah berisi tanaman eucalyptus, milik PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Dan sebahagian lagi diusahai pihak-pihak yang dulunya tidak turut sebagai pemilik atau tidak turut sebagai pihak yang menyetujui penyerahan tanah-tanah tersebut dijadikan areal penanaman pinus dan hutan cadangan. Sehingga dalam hal ini, masyarakat melihat bahwa pemerintah (Dinas Kehutanan) sudah melanggar kesepakatan (kesimpulan rapat tanggal 24-11-1959) menyangkut peruntukan tanah-tanah tersebut untuk ditanami tusam (pinus).

Dalam kesepakatan, sesuai salinan rapat tanggal 24-11-1959: bahwa di kemudian hari sesuai dengan perkembangan masyarakat, apabila masyarakat membutuhkan tanah-tanah tersebut kembali, maka pemerintah berkewajiban mengembalikan tanah-tanah tersebut. Saat ini, sesuai dengan perkembangan masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan tanah-tanah tersebut untuk pengembangan pertanian (pertanian darat). Hal ini sesuai dengan kondisi yang mereka alami saat ini, di mana mayoritas penduduk Desa Parsaoran hanya memiliki dan mengelola lahan pertanian (lahan darat) rata-rata sekitar 2 rante-10 rante, bahkan ada yang tidak memiliki tanah (menyewa). Sementara areal persawahan yang mereka miliki tidak cukup untuk menopang perekonomian mereka, karena letaknya jauh dari perkampungan dan berada di jurang-jurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengelola lahan persawahan tersebut. Kalaupun sawah-sawah tersebut dikelola, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Masyarakat melihat, bahwa areal yang dulunya diminta pemerintah (Dinas Kehutanan) untuk areal penanaman pinus dan keperluan hutan cadangan, untuk saat ini sudah lebih cocok dijadikan lahan pertanian ketimbang hutan.

Pada diskusi ini, salah seorang bapak bermarga Silalahi mengatakan: Kami sebagai pemilik tanah tentunya sangat keberatan kalau akhirnya tanah yang dulunya diminta pemerintah untuk ditanami pinus, tetapi sekarang justru diberikan kepada TPL dan ditanami eucalyptus.

Pernyataan yang sama diungkapkan bapak bermarga Nadapdap: Kami sebagai pemilik dilarang Kehutanan untuk mengusahai tanah tersebut. Tetapi kenapa pihak lain, yang datang dari luar desa ini, justru bebas mengusahai tanah tersebut?

Yang lain mengatakan: Dinas Kehutanan sudah melanggar kesepakatan dan tidak mampu mengelola tanah tersebut. Buktinya, tanah tersebut sekarang diusahai TPL dan pihak lain. Karena itu kami akan menuntut pengembalian tanah tersebut karena kami sanggup mengusahainya.

Dari diskusi ini terlihat bahwa apa yang dialami masyarakat Sibisa, tidak jauh berbeda dengan yang dialami umumnya masyarakat di Tanah Batak (Tapanuli), berkaitan dengan peralihan hak-hak masyarakat (masyarakat adat Batak) atas tanah/wilayah adat menjadi tanah negara (kawasan hutan negara). Strategi dan metode peralihan hak atas tanah-tanah adat tersebut hampir sama di semua tempat di Tapanuli, yakni dengan dalih pembangunan, program penghijauan, reboisasi, penanaman pinus, hutan cadangan, dan berbagai nama lainnya tetapi tujuannya tetap sama yakni “merampas” tanah-tanah/wilayah adat untuk selanjutnya diberikan kepada pengusaha (modal).

Sehingga tidak mengherankan, kalau akhir-akhir ini di berbagai tempat muncul konflik antara masyarakat dengan para pengusaha. Dan berbagai konflik ini, yang pada umumnya bersinggungan dengan kebijakan kehutanan, sangat sulit diselesaikan. Meskipun masyarakat memiliki bukti-bukti sejarah kepemilikan, bukti-bukti kesepakatan dan perjanjian dengan pemerintah (Dinas Kehutanan), dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa merekalah sebagai pemiliki tanah secara turun temurun, tetapi mereka (masyarakat) selalu diperhadapkan dengan pembuktian legal formal versi negara seperti sertifikat tanah, yang sejak dulu tidak dikenal dalam masyarakat adat Batak.

Dari berbagai konflik ini, hendaknya pemerintah (Kementerian Kehutanan) segera menata ulang arah kebijakan kehutanan, sehingga pengelolaan kehutanan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan ketimbang kepentingan modal. Dengan demikian, berbagai konflik ini dapat terselesaikan.

Sumber : Suryati Simanjuntak di KSPPM.

Tinggalkan Balasan:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s