Ketua MK Akil Mochtar: Tidak Perlu Izin Presiden Periksa Bupati Tobasa


JAKARTA
– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dengan tegas menyatakan kepolisian tidak perlu ragu melakukan upaya hukum terhadap kepala daerah yang terindikasi melakukan dugaan korupsi, termasuk Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Alasannya sangat jelas, karena Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memutuskan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi kepala daerah tidak lagi memerlukan izin tertulis dari Presiden. “Jadi dengan keputusan tersebut aparat hukum tidak perlu izin lagi dari Presiden” ujarnya kepada koran ini di Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Akil, izin tertulis dari Presiden yang sebelumnya diatur pada Pasal 36 ayat 1 dan 2, UU Nomor 32 Tahun 2004, bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai dapat menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan yang ada.

Karena itu MK dalam putusan terhadap judicial review yang diajukan sejumlah elemen masyarakat beberapa waktu lalu tersebut, menyatakan ayat tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun begitu khusus terkait penahanan terhadap kepala daerah, MK dalam putusannya menyatakan masih memerlukan izin tertulis dari Presiden. Hanya saja tidak lagi dimaknai sebagaimana dalam Pasal 36 ayat 3 yang sebelumnya.

Menurut Akil, MK menyatakan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan, maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan.

Keputusan tersebut dikecualikan jika kepala daerah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Sebelumnya diberitakan, dugaan korupsi pembangunan PLTA Asahan III di Dusun Batumamak, Desa Maranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Maranti, Kabupaten Toba Samosir, memasuki babak baru. Poldasu akhirnya menetapkan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak sebagai tersangka dugaan korupsi pada proyek berbiaya Rp.5,9 miliar tersebut. Namun penetapan tersangka tidak disertai penahanan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho, beralasan penahanan belum dilakukan karena kepolisian masih membutuhkan adanya izin dari Presiden.

Kasmin disebut terlibat setelah diduga memanipulasi status lahan yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan PLTA. Di antaranya mengubah status hutan lindung menjadi hutan rakyat dan adanya dugaan anggaran Perusahan Listrik Negara (PLN) Tahun Anggaran 2011 yang masuk ke rekening pribadi Kasmin.

Kasmin Bakal Tersandung Dua Kasus Dugaan Korupsi
Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu bakal menjerat Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak dalam dua kasus dugaan korupsi berbeda TA 2010 dan 2012.

Kedua kasus itu adalah, penjualan hutan lindung kepada AP PLN. Di mana, hutan negara itu dijual bupati kepada negara (PT PLN) untuk pembangunan akses menuju proyek PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa.

Hutan negara 9 hektare itu dijual seharga Rp.17 miliar, dan dalam penelusuran Tipikor Poldasu, dana yang masuk ke rekening pribadi Bupati Tobasa sebesar Rp.3,5 miliar. Dalam kasus ini, Kasmin Simanjuntak sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian, kasus yang bakal menjerat Bupati Tobasa itu adalah dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dan KB Pemkab Tobasa TA 2012. Dana yang dianggarkan dalam pengadaan Alkes dan KB itu sebesar Rp.9 miliar, namun dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.4,9 miliar.

Dalam kasus itu, Tipikor Poldasu sudah menahan mantan Kadis Kesehatan Tobasa yang juga Kepala BKKBN non aktif Haposan Siahaan. Bupati Tobasa diduga terlibat kasus itu berdasarkan pengakuan Haposan Siahaan, yang mengatakan ada aliran dana kepada atasannya tersebut.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho ketika dikonfirmasi, Kamis (15/8) mengakui dugaan keterlibatan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak dalam pengadaan Alkes tersebut.

Untuk kasus PLTA Asahan III, Bupati Kasmin Simanjuntak sudah berstatus tersangka. Sedangkan kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes, keterlibatan orang nomor satu di Pemkab Tobasa itu masih didalami” kata Sadono.

Menurut Sadono, Haposan Siahaan menyebutkan uang itu bukan hanya untuk pribadinya tetapi ada kepada bupati. Untuk memperkuat pengakuan Haposan tentang keterlibatan Bupati Tobasa dalam pengadaan Alkes itu, pihaknya memeriksa Ridwan Winata yang berada dalam penahanan Kejati Lampung. Ridwan Winata adalah rekanan pengadaan Alkes dan KB di Pemkab Tobasa.

“Setelah Ridwan Winata diperiksa, maka Kasmin Simanjuntak akan segera kita panggil,” katanya. Bukan hanya Kasmin yang bakal diperiksa, tapi akan banyak lagi di luar pejabat Pemkab Tobasa, termasuk oknum DPRD dan anggota Banggar DPRDSU.

“Setelah pemeriksaan Ridwan Winata, akan banyak yang bakal diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka,” terang Sadono.

Sadono menambahkan, Ridwan Winata adalah rekanan pengadaan Alkes di enam kabupaten/kota di Sumut yaitu Tobasa, Samosir,  Padang Lawas (Palas), Tapsel, Sibolga dan Labusel.

Sedangkan untuk Indonesia, dia menguasai proyek Alkes di lima provinsi yaitu Provinsi Sumut, Lampung, Riau, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sumatera Barat (Sumbar). Ridwan Winata ditahan Kejati Lampung juga dalam dugaan korupsi pengadaan Alkes.

Sadono mengakui Bupati Tobasa sudah pernah diperiksa soal proyek Alkes tersebut. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan penahanan Haposan Siahaan pada Rabu (17/7) lalu.

PLTA dan ALKES
Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Sadono Budi Nugroho menjelaskan, lahan pembangunan akses menuju PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Tobasa adalah hutan lindung.

Sesuai keterangan Departemen Kehutanan Pusat dan Dinas Kehutanan Sumut adalah hutan lindung, ternyata dijual Pemkab Tobasa kepada PT PLN seharga Rp.17 miliar. PLTA Asahan III itu adalah proyek AP PLN. Pelepasan lahan itu dilakukan Kasmin Simanjuntak pada tahun 2010, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan base camp. Dari hasil audit dana yang masuk ke rekening pribadi Kasmin Simanjuntak sebesar Rp.3,9 miliar.

Padahal, sesuai peraturan Menteri Kehutanan RI, hutan lindung tidak dapat dijual atau dialihfungsikan tanpa seizin Menteri Kehutanan. Sedangkan pengadaan Alkes untuk Pemkab Tobasa berasal dari BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Pemprovsu  TA 2012.

Dana yang dianggarkan Rp9 miliar, namun diduga terjadi korupsi Rp.4,9 miliar. Ketika itu, Haposan Siahaan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Dua Alkes yang dibeli ternyata rekonsisi. Alkes itu sudah disita Tipikor sebagai barang bukti. Bahkan, kata Sadono, kendati rekondisi, harga juga di mark up. “Harga sangat mahal sementara barang rekondisi,” katanya.

Hingga kini, kata Sadono, baru Haposan Siahaan dijadikan tersangka sekaligus ditahan, namun tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah.

Berita Terkait:

Tinggalkan Balasan:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s