AD PARTOBUNA

Anggaran DASAR
.
PARSADAAN RAJA TOGA BUTARBUTAR DOHOT BORUNA
~ PARTOBUNA ~
.Se – Indonesia
______________________________________________
Pembukaan
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkatnyalah maka Tokoh-tokoh Butarbutar, Pengetua-pengetua dan Generasi Muda serta Borunya, mengadakan Musyawarah secara nasional untuk mendirikan “PARSADAAN RAJA TOGA BUTARBUTAR DOHOT BORUNA (PARTOBUNA) SE-INDONESIA”.
.
Bahwa adanya kepentingan bersama, disertai perlu adanya ikatan solidaritas, rasa kekeluargaan satu turunan, perlu satu landasan berpijak, yang dapat menciptakan derap langkah, yang searah sehaluan menuju peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bagi POMPARAN RAJA TOGA BUTARBUTAR DOHOT BORUNA di manapun berada yang mengacu pada makna dan tujuan RAJA TOGA BUTARBUTAR yang mengatakan: “Butarbutar sisada Anak, sisada Boru; Marsiurupan dibagas holong (Marsihol)”.
.
Bahwa Pomparan Raja Toga Butarbutar Dohot Boruna Se-Indonesia didirikan karena didorong oleh keinginan dan kesadaran, supaya :
  1. Terbina hubungan keakraban kekeluargaan antara sesama keturunan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna di seluruh Nusantara dan dimanapun berada, secara berkesinambungan dan berkualitas.
  2. Melalui pembinaan dan peningkatan keakraban kekeluargaan dapat  meningkatkan Citra Keturunan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia.
  3. Melalui persatuan dan kesatuan dalam perilaku, pola pikir dan derap langkah dapat mengadakan kegiatan yang merupakan kondisi dinamis untuk mencapai tujuan bersama untuk mengembangkan diri atau kebersamaan keturunan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna agar hidup harmonis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
  4. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia keturunan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna dengan memberikan bantuan bimbingan, sarana dan prasarana pendukung sesuai kemampuan organisasi.
.
Untuk tercapainya butir 1, 2, 3 dan 4 di atas, diperlukan suatu wadah atau organisasi yaitu Parsadaan Raja Toga Butarbutar Dohot Boruna Se-Indonesia.
.
Wadah ini berfungsi sebagai tempat menampung dan menggodok buah pikiran / program pembinaan dan pengabdian para anggotanya. Bahwa pada Musyawarah nasional yang sudah dilaksanakan para Pengetua, Tokoh Adat dan Cendekiawan Pomparan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna, telah bermufakat membentuk Parsadaan Raja Toga Butarbutar Dohot Boruna (PARTOBUNA) Se-Indonesia.
.
BAB  I
NAMA, WAKTU, TEMPAT,
 KEDUDUKAN VISI DAN MISI
 
Pasal 1
  1. Organisasi ini bernama: ”Parsadaan Raja Toga Butarbutar Dohot Boruna SE-INDONESIA”, atau disingkat dengan “ PARTOBUNA”.
  2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Juli 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
  3. Organisasi ini bertempat ditingkat Pusat (Ibukota Republik), tingkat Wilayah (Propinsi), tingkat Cabang (Kabupaten/Kota), Sektor (Kecamatan).
  4. Organisasi ini berkedudukan sesuai dengan hasil MUNAS, dan untuk pertama kalinya di Ibukota Republik Indonesia ( Jakarta).
 
 
Visi :    Terwujudnya kesatuan dan keutuhan Parsadaan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna se-Indonesia yang harmonis, berkemampuan dan berkesejahteraan.
 
Misi :
  • Meningkatkan hubungan persaudaraan dengan adanya rasa kebersamaan, saling membutuhkan, tolong menolong dan sepenanggungan
  • Mengembangkan pikiran kearah yang lebih bersifat positip, kreatif dan membangun dengan motto ” dari kita oleh kita dan untuk kita ”
  • Memikirkan pola-pola pertumbuhan, pengembangan berdasarkan potensi yang dimiliki seluruh Anggota dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang dimiliki
  • Menyadari bahwa masa depan semakin kompleks harus diisi oleh Sumber Daya Manusia Partobuna yang tampil berkualitas
  • Menggalang hubungan yang lebih intensif dan harmonis dengan antar Etnis Parmargaon Suku Batak, Suku-Suku lain dan Pihak yang terkait.

  

BAB II
AZAS, JATI DIRI, DAN SIFAT
 
Pasal 2
  1. Partobuna berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 termasuk hasil Amandemen.
  2. Jati diri PARTOBUNA adalah dalihan Natolu paopat sihal-sihal.
  3. Sifat PARTOBUNA adalah Butarbutar sisada anak sisada boru, jala marsiurupan dibagas holong (MARSIHOL).
 
 
BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
 
Maksud

Pasal 3

  1. Menjadikan PARTOBUNA sebagai wadah resmi perhimpunan pomparan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna.
  2. Menghimpun pomparan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna untuk mewjudkan cita-cita yang maju dan sejahtera dalam tata istiadat dan tata kehidupan.
  3. Mempersiapkan sumber daya manusia, kader-kader agar mampu menjadi pemimpin, pelopor,
    penggerak pembangunan dan tokoh-tokoh Daerah dan Nasional.
  4. Mewujudkan cita-cita anggotanya yang maju, sejahtera, dan taat terhadap adat istiadatsebagai tatanan kehidupan bermasyarakyat dan berbangsa.
 
Tujuan
Pasal 4
  1. Menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.
  2. Mengembangkan potensi yang dimiliki anggotanya sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat PARTOBUNA.
  3. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan anggotanya atas pesan Raja Toga Butarbutar, yaitu Butarbutar sisada anak sisada boru, marsiurupan dibagasan holong.
  4. Menggali dan melestarikan budaya leluhur, sebagai budaya daerah dan memperkaya kasanah budaya Nasional.
  5. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui Dalihan Natolu guna memelihara harta dan tanah ulayat Raja Toga Butarbutar.
 
Fungsi
Pasal 5
Partobuna berfungsi sebagai:
  1. Wadah organisasi dan satu-satunya bagi pomparan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna secara nasional.
  2. Sebagai wadah organisasi yang berfungsi mencari dan menghimpun Pomparan Raja Toga Butarbutar dohot Boruna disemua Negara tergantung situasi kondisi dan kebutuhan.
  3. Sebagai wadah organisasi yang turut memberdayakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya etnis Suku Batak dan Suku Bangsa secara Nasional pada umumnya.
 
BAB IV
KEANGGOTAAN
 
Pasal 6
  1. Anggota PARTOBUNA adalah seluruh anak dohot boru pomparan Raja Toga Butarbutar.
  2. Marga atau suku bangsa lain yang sudah dinobatkan ataupun disahkan secara adat menjadi  Butarbutar dan Boru Butarbutar. 
 
Hak,  Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pasal 7
  1. Setiap anggota PARTOBUNA berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus PARTOBUNA.
  2. Setiap anggota berhak atas hal yang ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggga (AD/ART) PARTOBUNA.
  3. Setiap Anggota berkewajiban menjungjung tinggi, dan melaksanankan AD/ART PARTOBUNA.
  4. Setiap Anggota Partobuna bertanggung jawab didalam pelaksanaan AD/ART, menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan keutuhan, keharmonisan antar sesama Anggota, Anggota dan Pengurus serta dengan Dewan Panuturi/Penasehat  begitu juga sebaliknya. 
Pasal 8
Bagi setiap anggota dan ketua yang telah menduduki jabatan sebagai Ketua umum Partobuna se-Indonesia, Ketua-Ketua bidang di bawah DPP Partobuna se-Indonesia, Ketua wilayah Partobuna dan Ketua-Ketua bidang dibawah wilayah serta pengurus-pengurus cabang yang telah menjabat dua kali/ dua periode berturut-turut tanpa mengalami cacat/track record yang tidak baik diberikan penghargaan secara proporsional berupa piagam atau bentuk lain oleh DPP Partobuna sesuai dengan keputusan rapat.
 
 
BAB V
DEWAN PERTIMBANGAN/PANUTURI DAN PENASEHAT
 
Pasal 9
  1. Dewan Pertimbangan/Panuturi  adalah suatu dewan yang hanya berada di tingkat pusat, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota satu orang sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan keberadaan PARTOBUNA.
  2. Dewan Penasehat/Paniroi adalah suatu dewan yang berada ditingkat wilayah, cabang dan sektor, yang terdiri dari seorang ketua merangkap sebagai anggota satu orang sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan keberadaan wilayah, cabang, dan sektor.
  3. Hak dan kewajiban Dewan Pertimbangan/Panuturi dan Dewan Penasehat/Paniroi adalah mendorong, memotivasi, memberi kebijakan umum dan pemikiran strategis program kerja pengurus.
  4. Dewan Pertimbangan/Panuturi diangkat pada saat Musyawarah Nasional berdasarkan Rapat Dewan Pertimbangan/Panuturi.
  5. Dewan Penasehat/Paniroi diangkat pada saat Musyawarah Wilayah berdasarkan Rapat Dewan Penasehat/Paniroi.
  6. Jabatan/kedudukan Dewan Pertimbangan/Panuturi dan Dewan Penasehat/Paniroi berlaku seumur hidup.
  7. Ketua/Sekretaris Dewan Pertimbangan/Panuturi dipilih berdasarkan Rapat Dewan Pertimbangan/Panuturi.
  8. Ketua/Sekretaris Dewan Penasehat/Paniroi dipilih berdasarkan Rapat Dewan Penasehat/Paniroi.

 

DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP)
Pasal 10
1.     Susunan kepengurusan:
a.     Seorang ketua Umum dan beberapa ketua/Ketua Bidang sesuai kebutuhan
b.     Seorang sekjen dibantu beberapa sekretaris.
c.     Seorang Bendahara Umum dan dibantu beberapa bendahara.
 
2.     Tugas dan wewenang :
a.     Melaksanakan MUKERNAS (Musyawarah Kerja Nasional) untuk menyusun program kerja tahunan pada setiap awal tahun, dan program lima tahun kerja.
b.     Membuat dan memelihara daftar anggota dan pembukuan.
c.    Menerima dan mensyahkan laporan Dewan Pengurus Wilayah pada saat pelaksanaan MUNAS.
d.     Menerima kewajiban anggota dari pengurus wilayah sebesar yang ditetapkan dalam ART.
e.     Menyerahkan hak anggota sesuai yang diatur dalam ART.
f.     Melantik dan mensyahkan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah terpilih.
 
DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)
Pasal 11
1.     Susunan kepengurusan:
a.     Seorang Ketua dibantu Wakil ketua dan beberapa Ketua Bidang
b.     Seorang Sekretaris dibantu beberapa Wakil Sekretaris.
c.      Seorang Bendahara dibantu beberapa Wakil Bendahara.
 
2.     Tugas dan Wewenangnya:
a.    Menerima dan melaksanakan tugas dan wewenag dari DPP.
b.  Melaksanakan MUKERWIL (Musyawarah Kerja Wilayah) untuk menyusun program kerja tahunan pada setiap awal tahun, dan program lima tahun kerja.
c.    Membuat dan memelihara daftar anggota dan pembukuan.
d.  Menerima dan mensyahkan laporan Dewan Pengurus Cabang pada saat pelaksanaan MUSWIL (Musyawarah Wilayah).
e.  Menerima kewajiban anggota dari pengurus Cabang sebesar yang ditetapkan dalam ART.
f.      Menyerahkan hak anggota sesuai yang diatur dalam ART.
g.     Melantik dan mensyahkan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang terpilih.
 
 
DEWAN PENGURUS CABANG
(DPC)
.
Pasal 12
1.     Susunan kepengurusan:
a.     Seorang Ketua dibantu beberapa Wakil Ketua.
b.     Seorang Sekretaris dibantu beberapa Wakil Sekretaris.
c.      Seorang Bendahara dibantu beberapa Wakil Bendahara.
 
2.     Tugas dan Wewenangnya:
a.    Menerima dan melaksanakan tugas dan wewenang dari DPW.
b.  Melaksanakan MUKERCAB (Musyawarah Kerja Cabang) untuk menyusun program kerja tahunan pada setiap awal tahun, dan program lima tahun kerja.
c.    Membuat dan memelihara daftar anggota dan pembukuan.
d.  Menerima dan mensyahkan laporan Dewan Pengurus Sektor pada saat pelaksanaan MUSEK (Musyawarah Sektor) .
e.   Menerima kewajiban anggota dari Pengurus Sektor sebesar yang ditetapkan dalam ART.
f.     Menyerahkan hak anggota sesuai yang diatur dalam ART.
g.    Melantik dan mensyahkan kepengurusan Dewan Pengurus Sektor terpilih.
 
 
DEWAN PENGURUS SEKTOR
(DPS)
.
Pasal 13
 
1.     Susunan kepengurusan:
a.     Seorang Ketua dibantu beberapa Wakil ketua.
b.     Seorang Sekretaris dibantu beberapa Wakil Sekretaris.
c.     Seorang Bendahara dibantu beberapa Wakil Bendahara.
 
2.     Tugas dan Wewenangnya:
a.    Menerima dan melaksanakan tugas dan wewenang dari DPC.
b.  Melaksanakan MUKERSEK (Musyawarah Kerja Sektor) untuk menyusun program kerja tahunan pada setiap awal tahun, dan program lima tahun kerja.
c.    Membuat dan memelihara daftar anggota dan pembukuan.
d.   Menerima kewajiban anggota dari Komisaris sebesar yang ditetapkan dalam ART.
e.     Menyerahkan hak anggota sesuai yang diatur dalam ART.
f.     Mengangkat komisaris.
 
 
BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN PENGURUS
.
Pasal 14
  1. Dewan pengurus Pusat dipilih melalui musyawarah Nasional yang pesertanya terdiri dari Panuturi, Paniroi, dan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang. 
  2. Dewan Pengurus Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah yang pesertanya terdiri dari Paniroi, Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Sektor. 
  3. Dewan Pengurus Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang yang pesertanya terdiri dari Penasehat/Paniroi dan Pengurus Sektor. 
  4. Pengurus sektor dipilih melalui Musyawarah Sektor yang pesertanya terdiri dari Penasehat/Paniroi, Komisaris dan Anggtoa Sektor.
.
Pasal 15
  1. Masa jabatan kepengurusan DPP, DPW, DPC, dan DPS berlaku selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya saja. 
  2. Pembukaan atau Pengembangan Sektor Baru berikut Pengurusnya  dapat dibentuk dengan memiliki minimum anggota sebanyak dua belas kepala keluarga. 
  3. Pembukaan atau Pengembangan Cabang Baru berikut Pengurusnya  dapat dibentuk dengan memiliki minimum tiga kepengurusan Sektor, minimum 50 kepala keluarga berkedudukan di Kabupaten atau Kotamadya. 
  4. Pembukaan atau Pengembangan Wilayah Baru berikut Pengurusnya  dapat dibentuk dengan memiliki minimum tiga kepengurusan Cabang, dan berkedudukan pada tingkat Provinsi. 
  5. Pembukaan atau Pengembangan Wilayah, Cabang dan Sektor Baru dalam satu  Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan hal itu dibolehkan sejauh hal tersebut didukung potensi-potensi : Sumber Daya Manusia, kegiatan ekonomi, hubungan internal/eksternal yang baik dan kondusif, atas persetujuan Dewan Panuturi dan Paniroi. Pengaturan teknis lebih lanjut diatur pada Anggaran Rumah Tangga
 
Pasal 16
  1. Munas diakui sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah peserta Munas sesuai undangan, apabila tidak tercapai, oleh Dewan Pertimbangan/Panuturi dapat menyepakati atau menetapkan. 
  2. Muswil diakui sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah peserta Muswil sesuai undangan, apabila tidak tercapai, oleh Dewan Penasehat/Paniroi dapat menyepakati dan menetapkannya.
  3. Muscab diakui sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah peserta Muscab sesuai undangan, apabila tidak tercapai, oleh Dewan Penasehat/Paniroi dapat menyepakati dan menetapkannya. 
  4. Rapat-rapat lainnya diakui sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah peserta rapat yang diundang.
 
 
BAB VII
MARS DAN LAMBANG
 
Pasal 17
Parsadaan Raja Toga Butarbutar dan Boru (PARTOBUNA) Indonesia mempunyai Mars yang berjudul  ’’MARS PARTOBUNA ‘’.
 
 
Pasal 18
PARTOBUNA Indonesia mempunyai Logo yang terdiri dari beberapa lambang sebagaimana tertera dalam Kop surat dan stempel yang terdiri dari:
  1. Tulisan PARTOBUNA pada bagian dasar yang menggambarkan bahwa PARTOBUNA sebagai dasar asal usul organisasi. 
  2. Gambar Kapas dan Padi yang melukiskan kemakmuran maupun kesejahteraan. 
  3. Gambar lingkaran yang menyatakan kebulatan tekad. 
  4. Gambar tiga Rumah Adat, yang menyatakan bahwa Butarbutar memiliki 3 kekerabatan persaudaraan yaitu Raja Simananduk, Raja Hutagorat, Raja Simananti. 
  5. Bintang menggambarkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menerangi, melindungi Butarbutar.
  
 
Bab VIII
SANKSI ORGANISASI
 
Pasal 19
1.     Setiap anggota yang melanggar AD dan ART, maka akan diberi sanksi:
a.     Surat Holong I dari Pengurus Sektor
b.     Surat holong II dari Pengurus Cabang
c.     Surat Holong III dari Pengurus Wilayah
d.     Surat non aktif dari Pengurus Pusat
 
2.     Setiap Pengurus yang melanggar AD dan ART, maka akan diberi sangsi:
a.     Pengurus Sektor
               i.       Surat Holong I dari Pengurus Cabang
              ii.       Surat Holong II dari Pengurus Wilayah
             iii.       Surat Non Aktif dari Pengurus Pusat.
 
b.     PengurusCabang
              i.       Surat Holong I dari Pengurus Wilayah
              ii.       Surat Holong II dari Pengurus Pusat
             iii.       Surat Non Aktif dari Pengurus Pusat.
 
c.     Pengurus Wilayah
               i.       Surat Holong I dari Pengurus Pusat
               ii.      Surat Holong II dari Pengurus Pusat
               iii.     Surat Non Aktif dari Pengurus Pusat
 
d.     Pengurus Pusat
               i.       Surat Holong I dari Dewan Panuturi
               ii.      Surat Holong II dari Dewan Panuturi
               iii.     Surat Non Aktif dari Dewan Panuturi
 
 
BAB IX
KEUANGAN
 
Pasal 20
1.   Sumber dana :
  • a.     Iuran Anggota,
  • b.     Hasil Usaha,
  • c.     Sisa Hasil Usaha,
  • d.     Sumbangan perorangan atau kelompok.
 
2.   Untuk memelihara dan menjamin keuangan PARTOBUNA Indonesia, maka setiap tingkat kepengurusan wajib membuka nomor rekening khusus Organisasi.
 
  

BAB X

YAYASAN PARTOBUNA DAN
USAHA-USAHA
 
Pasal 21
Untuk melaksanakan fungsi dan mencapai maksud dan tujuan PARTOBUNA selain adanya Yayasan Partobuna maka akan didirikan usaha-usaha PAROBUNA Indonesia, berupa :
1)     Bidang penelitian, pengembangan. 
2)     Bidang kerohanian, mental, adat, sosial, dan budaya.
3)     Bidang hukum dan disiplin.
4)     Bidang pendidikan dan generasi muda.
5)     Bidang wirausaha, koperasi dan pendanaan.
6)     Bidang teknologi dan informatika.
7)     Bidang peranan wanita.
 
 

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN
 
Pasal 22
  1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional, apabila sekurang-kurangnya ½+1 dari jumlah suara menyetujuinya.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD ditetapkan dalam peraturan organisasi yang
    diputuskan oleh pengurus, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.
  3. PARTOBUNA Indonesia dapat dibubarkan apabila telah nyata menyimpang dari tujuan organisasi, atas keputusan Musyawarah Nasional luar biasa yang dihadiri
    sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah wilayah dan cabang dan disetujui sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir.
  4. Dalam hal PARTOBUNA Indonesia dibubarkan, seluruh pengurus wajib melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  
 
ATURAN PERALIHAN
 Pasal 23
  1. Untuk memperjelas Anggaran Dasar ini, diatur dan ditetapkan pada Anggaran Rumah Tangga.
  2. Ketentuan dan keputusan yang lama masih tetap berlaku sebelum dibuat atau dibentuk yang baru berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
 
Ditetapkan di :  Jakarta.
Pada tanggal       :  18 Juni 2011
.
Christoffel Butarbutar, SH., MHum.    St. Ir. Daniel Butarbutar.
Ketua Umum                                        Sekretaris Jenderal
_________

One response to “AD PARTOBUNA

  1. Terimakasih,
    Telah memposting Anggaran Dasar Punguan Raja Toga Butarbutar, kiranya menjadi Acuan bagi setiap Punguan di Wilayah, Sektor maupun Sub Sektor dalam menyusun Anggaran Dasar-nya masing-masing.
    Horas ma dihamu sude Haha/Anggi Pangurus DPP partobuna Indonesia.
    Mauliate.

Tinggalkan Balasan:

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s